Setup Menus in Admin Panel

Anggaran

12

Nov'19

Mengenal Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

  Dalam Video Knowledge Capture kali ini, Widyaiswara BDK Malang Fatimah, menjelaskan terkaitmekanisme penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) dan proses pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Nah, yuks kita simak video animasi yang menarik mengenai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) berikut ini.

Read More

12

Nov'19

Bolehkan Pembelian Aset Tetap Menggunakan Akun Belanja Barang ?

Dalam Video Knowledge Capture kali ini, Widyaiswara BDK Malang Fatimah, menjelaskan terkait alur penjelasan mengenai apa yang dimaksud akun belanja barang dan penggunaan akun 52 untuk pembelian barang jasa pemerintah. Nah, yuks kita simak video berikut.

Read More

12

Nov'19

Pelunasan PPN atas pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

  Pasal 4 ayar (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pajak Pertambanhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mer=wah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintan dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-oecah. Pemahaman yang bernar tentang pembayaran yang terpecah-pecah dalam hal ini mutlak diperlukan untuk menghinari kesalahan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah. Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar kepada bendahara pemerintah makna oembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembeyaran yang …

Read More

04

Nov'19

Serial Keuangan Daerah – Azas Umum dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

  Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada episode 3 serial Keuangan Daerah, Bp Budi Mulyana, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan memaparkan azas umum dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Read More

04

Nov'19

Serial Keuangan Daerah – Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

  Keuangan daerah adalah bagian integral dari keuangan negara dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Pada episode 2 serial Keuangan Daerah, Bp Budi Mulyana, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan memaparkan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah.

Read More

04

Nov'19

Hubungan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca

  Pada video ini, Bp. Imam Subroto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan secara singkat terkait Akuntansi Pemerintah, khususnya tentang hubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Read More

29

Oct'19

Saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam pekerjaan konstruksi

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan dengan terminj berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak antara PPN dan PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPN dan saat pemotongan PPh Pasal 4 ayat(2) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam video ini, Widyaiswara BDK Malang Bapak Bahrun Nawawi lebih mengeksplore terkait kapan terutang PPhnya beserta contoh penerapan saat pemotongan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

29

Oct'19

Makna Pembayaran terpecah-pecah dalam pemungutan PPN

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pemahaman yang benar tentang pembayaran yang terpecah-pecah dalam hal ini mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Widyaiswara BDK Malang, Bapak Bahrun Nawawi mencoba menjelaskan secara detail melalui video diatas. selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Read More

28

Oct'19

Pemotongan Uang Muka Kontrak Konstruksi

Pada kesempatan kali ini, Bapak Abu Sopian, Widyaiswara Utama dari BDK Medan akan menjelaskan tentang cara menghitung uang muka kontrak pada pekerjaan konstruksi.

Read More

22

Oct'19

Public Finance Series – Kesehatan (Angka Kematian Bayi)

  Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan secara singkat materi keuangan publik, khususnya membahas tentang kesehatan (angka kematian bayi).

Read More