Setup Menus in Admin Panel

Anggaran

10

Nov'18

Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran

  Pada video pembelajaran ini, Bp. Iskandar, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam proses pengelolaan keuangan negara.

Read More

09

Nov'18

Pelaksanaan Belanja Negara: Penghitungan Efisiensi Belanja Negara

  Pada video ini, Bp. Muhammad Heru Akhmadi, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan menjelaskan tentang pelaksanaan belanja negara khususnya terkait penghitungan efisiensi belanja negara, dengan mengambil studi kasus penghematan belanja listrik pada suatu satuan kerja.

Read More

09

Nov'18

Pelaksanaan Belanja Negara: Penghitungan Uang Persediaan

  Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Pada video ini, Bp. Muhammad Heru Akhmadi, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan menjelaskan tentang pelaksanaan belanja negara khususnya terkait penghitungan uang persediaan.

Read More

09

Nov'18

Pengelompokan Hibah (PP 10 Tahun 2011)

  Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pada video ini, Bp. Muhammad Agus Muljanto, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan tentang pengelompokan hibah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011.

Read More

05

Nov'18

Mandatory Spending

  Pada video pembelajaran ini, Bp Irwan Suliantoro, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, bersama mahasiswanya menjelaskan tentang konsep mandatory spending dan penerapannya di Indonesia.

Read More

01

Nov'18

Pengelolaan Kas Negara secara Aktif

  Penerapan pengelolaan kas negara Indonesia sudah seperti di negara-negara modern. Pemerintah Indonesia telah berhasil mengkonsolidasikan saldo kas ke dalam suatu rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account), menyederhanakan proses penerimaan dan pengeluaran kas negara, membenahi perencanaan Kas (Rencana Penarikan Dana) agar lebih akurat, mengelola saldo Kekurangan/kelebihan kas (cash mismatch) secara lebih efisien,  meningkatkan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan utang negara, pemanfaatan teknologi informasi  secara lebih optimal, dan mulai menerapkan sistem pembayaran cashless payment. Pada video ini, Bp Joko Sumantri, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan menjelaskan tentang pengelolaan kas negara secara aktif.

Read More

01

Nov'18

Penetapan Jabatan Fungsional Bendahara

  Pasal 10 ayat (3) dan  Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2004 diundangkan. Sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2004, sampai dengan saat ini, pembentukan jabatan fungsional bendahara belum terselesaikan. Beberapa hal dalam penyusunan konsep jabatan tersebut masih dapat di kritisi untuk penyempurnaannya. Misalnya, mengenai makna jabatan bendahara dalam taksonomi jabatan pengelola keuangan dan wacana perpindahan jabatan dalam rangka penjenjangan karir jabatan bendahara diantara jabatan pengelola keuangan. Pada video ini, Bp …

Read More

23

Oct'18

Penarikan PHLN Dengan Mekanisme Rekening Khusus, begini prosedurnya!

Penarikan PHLN dengan mekanisme rekening khusus, merupakan tata cara penarikan PHLN yang paling sering digunakan, dan bisa dilaksanakan pada KPPN yang ada di seluruh Indonesia sepanjang kontraknya dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu sebagai executing agency K/L selain harus dapat menganggarkan, dan menuliskan nilai/harga kontrak kegiatan yang akan dibiayai dengan PHLN tersebut secara tepat dan benar, juga harus mampu mengajukan aplikasi penarikan dana PHLN tersebut secara benar, sesuai yang diatur dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus yang sering ditemukan adalah tidak lengkapnya dokumen yang dipersiapkan  K/L ketika mengajukan tagihan kegiatan yang sumber …

Read More

23

Oct'18

Begini prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah akibat perbuatan pegawai bukan bendahara/pejabat lain dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)!

  Kerugian negara/daerah bisa saja diakibatkan karena perbuatan pegawai yang tidak menjabat sebagai bendahara atau pejabat lain. Penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut, tentu saja berbeda dengan penyelesaian kerugian negara/daerah karena perbuatan bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah karena perbuatan pegawai yang tidak menjabat sebagai bendahara atau pejabat lain salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan SKTJM oleh pegawai yang tidak menjabat sebagai bendahara atau pejabat lain tersebut. Bagaimana prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang diakibatkan karena perbuatan pegawai yang tidak menjabat sebagai bendahara atau pejabat lain tersebut, hal inilah yang menjadi topik pembicaraan dalam knowlwdge capture saat ini.

Read More

23

Oct'18

Berbicara penatausahaan piutang PNBP, begini prosedurnya!

  Penatausahaan piutang PNBP bukan menjadi tugas seorang bendahara penerimaan, akan tetapi menjadi tugas unit pengelola piutang, yang terdiri dari petugas operasional, petugas administrasi, dan petugas pembukuan. Unit pengelola piutang ini wajib dibentuk oleh Satker K/L yang memiliki piutang PNBP dengan jumlah pertugas satu orang atau lebih tergantung dari kompleks tidaknya permasalahan piutang PNBP yang akan ditangani. Bagaimana cara tugas masing-masing petugas, dan hubungan kerja dalam u nit pengelola piutang PNBP ini, hal-hal inilah yang menjadi topik pembicaraan dalam knowlwdge capture saat ini.

Read More