Login with Kemenkeu-IDInovasi dalam Utilisasi dan Optimalisasi BMN
KC ini merupakan video serial yang mengupas konsep inovasi dalam...
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
Read More
Definisi Hibah
Pada video ini, Bapak Heru Cahyono (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Makassar) memberikan pengantar awal tentang Hibah “Definisi Hibah”
Read More
Kadaluwarsa Tagihan Anggaran Belanja Negara
Pada video ini, Bapak Achmat Subekan (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan bahwa tagihan atas anggaran belanja negara memiliki batas waktu maksimal pengajuan (kadaluwarsa).
Read More
Jenis PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informasi – Bagian 2
Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan materi tentang Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 – Bagian 2.
Read More
Jenis PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informasi – Bagian 1
Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan materi tentang Jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2015 – Bagian 1.
Read More
Alur Koreksi Terhadap Surat Tagihan PNBP
Pada video pembelajaran ini, Bp. I Gede Agus Ariutama, Dosen PKN STAN dari Jurusan Manajemen Keuangan, menjelaskan materi tentang Alur Koreksi Administratif dan Substantif terhadap Surat Tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Read More
Pengelolaan Investasi Pemerintah sebagai Program Bagian Anggaran BUN
Pada video ini, Bapak Achmad Zunaidi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah sebagai Program Bagian Anggaran BUN. Ada 3 pokok pembahasan, pertama yaitu cakupan pengelolaan investasi pemerintah. Kedua pencatatan investasi pemerintah dalam postur APBN. Ketiga struktur pengelolaan BUN program pengelolaan investasi pemerintah.
Read More
Perbedaan Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran KL
Pada video ini, Bapak Achmad Zunaidi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman terkait Perbedaan Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran KL. Ada tiga fokus bahasan, yang pertama konsep BA BUN dan kedudukan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Kedua pencataatn transaksi BA BUN dalam postur APBN. Ketiga struktur pengelolaan BA BUN.
Read More
Evaluasi Kinerja Anggaran Bidang Pendidikan
Capaian kinerja anggaran bidang pendidikan perlu terus dievaluasi sebagai salah satu instrumen penting dalam penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi. Pada video kali ini, Bapak Parluhutan Hutahaean (Widyaiswara Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelaskan terkait dengan Evaluasi Kinerja Anggaran Bidang Pendidikan.
Read More
Esensi Asumsi Ekonomi Makro dalam Penyusunan APBN: Suku Bunga SPN, Harga Minyak, Lifting Minyak dan Gas
Pada ErBeKa Episode 16 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama Kemenkeu, akan membedah topik yang berkaitan transmisi asumsi ekonomi makro dalam proses penyusunan APBN. Transmisi antara perubahan kondisi perekonomian dengan APBN sebagai instrument utama kebijkan fiskal, vice versa, yang akhir-akhir ini seringkali menjadi debat publik. Harus disadari bahwa dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka saat ini, perubahan perekonomian dunia akan dengan mudah mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja beberapa komponen APBN, baik komponen pendapatan, pengeluaran, maupun pembiayaan (financing). Kondisi ini yang melatarbelakangi kenapa dalam penyusunan APBN, Kementerian Keuangan selalu menggunakan asumsi dasar ekonomi …
Read MoreRecent Knowledge
-
-
Perlakuan dan Sanksi Terhadap Satker yang Terlambat Membayar Tagihan KKP ke Bank
-
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terhadap Satker
Bagaimana penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagi satker yang...
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 2)
-
Koreksi Peredaran Usaha Dari Pengujian Arus Piutang (Part 1)