Setup Menus in Admin Panel

Anggaran

01

Aug'18

Pelaksanaan Anggaran – Bagian 2

  Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada …

Read More

01

Aug'18

Pelaksanaan Anggaran – Bagian 1

  Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada …

Read More

01

Aug'18

Penganggaran Keuangan Negara – Bagian 2

  Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara  Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang tahapan penyusunan penganggaran keuangan negara.

Read More

01

Aug'18

Penganggaran Keuangan Negara – Bagian 1

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara  Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang definisi penganggaran keuangan negara sampai dengan pendekatan …

Read More

01

Aug'18

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dedefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ibu Vissia Dewi Haptari, Dosen PKN STAN pada materi ini memaparkan tentang definisi sistem perencanaan pembangunan nasional, mulai dari tujuan, cakupan, outpun muatan, sampai dengan hubungan sistem perencanaan pembangunan nasional ini dengan penganggaran.

Read More

25

Jun'18

Simulasi Keterikatan Perencanaan dan Penganggaran

Pada video ini, Bapak Achmad Zunaidi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan simulasi keterikatan perencanaan dan penganggaran.

Read More

08

Jun'18

Seri Kuasa Pengguna Anggaran “Menjadi KPA, Siapa Takut? Bagian Kedua

Menjadi KPA, Siapa Takut? Bagian Kedua, simak beberapa pengalaman yang telah di alami oleh beberapa orang KPA.

Read More

07

Jun'18

06

Jun'18

Seri KPA” Mengenal Kuasa Pengguna Anggaran”

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Satker membutuhkan pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan banyak kegiatan seperti pembangunan gedung, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Salah satu pejabat perbendaharaan tersebut adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), siapa itu KPA dan bagaimana tugas serta wewenangnya. Dalam video ini Widyaiswara BDK Yogyakarta, Jamila Lestyowati akan menjelaskan tentang KPA.

Read More

04

Jun'18

PNBP Dalam Rangka Pengaturan

Pada  video ini, Bapak Parluhutan Hutahaean (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pengaturan (regulatory). Bahwa PNBP tidak hanya sekedar mencari pendapatan, namun juga merupakan suatu instrumen dalam membuat kebijakan

Read More