Setup Menus in Admin Panel

All posts by Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

09

Jun'21

Podcast Standar Harga Satuan Regional

Presiden mengeluarkan Perpres nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) Apa itu sebenarnya SHSR? SHSR adalah standar harga yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam penetapan standar di daerah terhadap harga satuan dimana harga satuan di daerah sering terjadi perbedaan yang cukup tinggi. Sebelumnya, banyak daerah yang menggunakan SBM pusat/ Kementerian Lembaga. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu standar agar tercipta efisiensi. Hal ini sesuai arahan presiden agar anggaran di daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Ketentuan mengenai SHSR harus digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD …

Read More

09

Jun'21

Bincang Defis Edisi Penyaluran Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah pendapatan APBN yg dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH menggunakan konsep by origin sehingga daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan). Lalu bagaimana proses penyalurannya dan mengapa dapat terjadi kurang bayar DBH? Temukan jawabannya dalam video berikut  

Read More

04

Jun'21

Podcast Relaksasi Persyaratan Penyaluran DAU

Munculnya pandemi COVID-19 tentu berdampak kepada pengelolaan keuangan, tidak hanya di pemerintahan pusat tetapi juga di pemerintahan daerah. Dampak pandemi tersebut menjadi beban tersendiri bagi keuangan daerah hingga diperlukan penyesuaian alokasi hingga relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Seperti kita ketahui terdapat beberapa persyaratan dalam penyaluran DAU seperti laporan belanja infrastruktur daerah, laporan realisasi belanja pegawai, dan laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan dan Pendidikan. Lalu, bagaimanakah bentuk relaksasi penyaluran DAU di tahun 2020 dan sampai kapan relaksasi tersebut diberikan untuk pemerintah daerah? Untuk itu mari kita simak Podcast berikut.

Read More

04

Jun'21

Podcast Ep. 2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa diantaranya: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa; (2) mengentaskan kemiskinan yang ada di desa; (3) peningkatan perekonomian desa; dan (4) mengentaskan kesenjangan pembangunan pedesaan. Untuk mempercepat Dana Desa sampai ke desa, pemerintah melakukan beberapa perubahan kebijakan penyaluran. Apa saja perubahan-perubahan itu? Temukan jawabannya pada podcast berikut.

Read More

04

Jun'21

Podcast Ep. 1 Kok Bisa sih Ada Anggaran Untuk Daerah?

“Kenapa sih ada anggaran untuk daerah?   Indonesia menganut prinsip desentralisasi fiskal atau otonomi daerah, di mana konsekuensi dari adanya otonomi daerah adalah adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hanya ada 6 urusan absolut yang dipegang oleh pemerintah pusat, yakni urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan yudisial. Selain keenam hal tersebut, seperti misalnya pendidikan dan kesehatan, merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk menjalankan urusan bersama tersebut pemerintah daerah tentunya membutuhkan dana sehingga pemerintah pusat mentransfer sejumlah dana kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan tersebut, yang disebut Transfer ke …

Read More

19

Jun'20

#PKPodcast Ep.2 Dana Desa

  Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Paradigma pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020 mengalami perubahan. Kinerja Dana Desa seperti Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, Capaian dan Outcome Dana Desa memengaruhi penyaluran Dana Desa. Mekanisme penyaluran pada tahun 2020 dari RKUN ke RKUD lalu RKD terjadi pada tanggal dan waktu yg sama, hal ini berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya, #PKPodcast kali ini akan mengulas lebih dalam terkait Dana Desa …

Read More

19

Jun'20

#PKPodcast Ep. 1 Kok Bisa sih Ada Anggaran Untuk Daerah?

  Transfer Ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yg telah diserahkan kepada daerah dan desa. Dalam pembahasan kali ini, #PKPodcast bersama Bapak Kurnia Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) DJPK mengulas mengenai filosofi, jenis-jenis, fungsi, dan tujuan TKDD secara umum. Ulasan kali ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait TKDD yang juga berperan sebagai perekat bangsa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

02

Jan'20

Kebijakan Dana Desa tahun 2019

Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Desa di tahun 2019. Dalam periode tahun 2015-2019, dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4 persen pertahunnya dari sebesar Rp20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp69.832,1 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi roadmap dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Seiring dengan kenaikan pengalokasian anggaran Dana Desa, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Dana Desa, serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan Dana Desa.

Read More

02

Jan'20

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun 2019.

Dalam video ini akan mengulas kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) di tahun 2019. DAK Fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana/ prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip money follow program. Dalam periode tahun 2015-2019, terjadi beberapa perubahan kebijakan, baik dalam mekanisme pengalokasian maupun mekanisme penyaluran DAK Fisik.

Read More
Skip to toolbar