Setup Menus in Admin Panel

All posts by Inspektorat Jenderal

01

Jan'21

Pentingnya Data ILAP dalam Audit Pengawasan Pajak Dan Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 35A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Setiap lnstansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ILAP ini berperan penting dalam kegiatan pengawasan dan penagihan pajak untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak. Sebagai turunan UU KUP, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan lnformasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.  ILAP yang wajib memberikan data dan informasi, yaitu: Instansi pemerintah meliputi kementerian, …

Read More

01

Jan'21

SINERGI LINTAS ESELON SATU DALAM KEMENTERIAN KEUANGAN DAN ANTAR APIP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM PENYELESAIAN PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Pada tahun anggaran 2017 -2018 pemerintah melaksanakan penilaian kembali BMN. Proses Penilaian kembali BMN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola barang. Pelaksanaan penilaian kembali BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan penilaian kembali BMN Tahun Anggaran 2017 – 2018 menyatakan tidak diterima. Hasil pemeriksaan tersebut banyak menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah pemerintah harus melakukan perbaikan sistem pengendalian intern pelaksanaan penilaian kembali, perbaikan kebijakan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian, melakukan …

Read More

01

Jan'21

Menilai Efektivitas Kerja Sama Internasional dalam Konteks Pengawasan

Pada tulisan sebelumnya, penulis membahas mengenai pengawasan terhadap proses pembuatan kebijakan. Dengan menerapkan pengawasan terhadap proses pembuatan kebijakan, Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan dalam menghasilkan kebijakan yang kredibel dan tepat sasaran. Kali ini penulis membahas topik yang lebih spesifik terkait pengawasan terhadap kebijakan, yaitu bagaimana menilai efektivitas suatu kerja sama internasional dalam konteks pengawasan. Kerja Sama Internasional Kerja sama internasional adalah interaksi antar dua atau beberapa negara dengan tujuan kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Pada praktiknya, kerja sama internasional dapat berbentuk: Kerja sama bilateral (antara 2 negara: Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan …

Read More

01

Jan'21

Pemanfaatan BMN melalui Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dapat Mengurangi Beban APBN dan Risiko Kerugian Negara

Sesuai dengan ketentuan terkait dengan pemanfaatan barang milik negara yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN ) adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”, sedangkan yang dimaksud dengan “Pemanfaatan BMN  adalah pendayagunaan BMN  yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN  dengan tidak mengubah status kepemilikan”.   Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN  yang efisien, …

Read More

14

Oct'19

Data Mining untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Suatu Kebutuhan Mendasar

Kelimpahan data (baik data internal maupun eksternal) dan kompleksitas informasi elektronik memberikan potensi bagi otoritas pajak di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi mereka dan pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan pajak. Teknik data mining telah diteliti untuk menjadi salah satu alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam fungsi penguatan kepatuhan wajib pajak pada DJP dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi serta meminimalkan risiko fraud yang mungkin terjadi dengan metode penelitian/pemeriksaan yang ada saat ini. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat harus diimbangi dengan kemampuan DJP untuk memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi data …

Read More
Skip to toolbar