Setup Menus in Admin Panel

All posts by Balai Diklat Cimahi

17

Jun'20

Video#5 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Penyisihan dan Penghentian Piutang

Apakah teman-teman sudah menyimak video-video sebelumnya tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual? Jika belum simak dahulu video-video sebelumnya pada tautan ini ya… Video#1 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang. https://klc.kemenkeu.go.id/video1-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-peristiwa-yang-menimbulkan-piutang/ Video#2 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Pungutan. https://klc.kemenkeu.go.id/video2-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-berdasarkan-pungutan/ Video#3 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Perikatan. https://klc.kemenkeu.go.id/video3-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-berdasarkan-perikatan/ Video#4 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. https://klc.kemenkeu.go.id/video4-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi/ Jika sudah Yuk Kita lanjutkan pembahasannya… Aset berupa Piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yg dpt direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan Piutang tersebut adalah dgn melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan …

Read More

10

May'20

Video#4 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Apakah teman-teman sudah menyimak video-video sebelumnya tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual? Jika belum simak dahulu video-video sebelumnya pada tautan ini ya… Video#1 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang. https://klc.kemenkeu.go.id/video1-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-peristiwa-yang-menimbulkan-piutang/ Video#2 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Pungutan. https://klc.kemenkeu.go.id/video2-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-berdasarkan-pungutan/ Video#3 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Perikatan. https://klc.kemenkeu.go.id/video3-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-berdasarkan-perikatan/ Jika sudah Kita lanjutkan pembahasannya… Kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.  Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut …

Read More

06

May'20

Video#3 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Perikatan

  Apakah teman-teman sudah menyimak video-video sebelumnya tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual? Jika belum simak dahulu video-video sebelumnya pada tautan ini ya… Video#1: Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang https://klc.kemenkeu.go.id/video1-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-peristiwa-yang-menimbulkan-piutang/ Video#2 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Pungutan   https://klc.kemenkeu.go.id/video2-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-piutang-berdasarkan-pungutan/  Jika sudah, Kita lanjutkan pembahasannya… Banyak peristiwa yang menimbulkan piutang, antara lain berasal dari perikatan. Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Pada Video#3 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual ini Bapak Puji Agus Widyaiswara …

Read More

04

May'20

Video#2 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Piutang berdasarkan Pungutan

  Apakah teman-teman sudah menyimak Video#1 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang? Jika belum silahkan simak terlebih dahulu pada link berikut: Video#1: Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang https://klc.kemenkeu.go.id/video1-akuntansi-piutang-berbasis-akrual-peristiwa-yang-menimbulkan-piutang/ Jika sudah Yuk Kita lanjutkan pembahasannya… Pendapatan negara/daerah secara umum terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak ini, pada Pemerintah Pusat dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah sedangkan pada pemerintah daerah antara lain dikenal dengan retribusi, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah.  Pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bisa dalam bentuk kas maupun non kas. Walaupun …

Read More

29

Apr'20

Video#1 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual: Peristiwa yang Menimbulkan Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah.  Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam praktik banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan …

Read More

31

Dec'19

Berkomunikasi dengan “Complainer”

  Keluhan dari penerima layanan merupakan satu hal yang sangat penting, karena dengan adanya keluhan tersebut akan memungkinkan organisasi untuk dapat mengidentifikasi kegagalan produk atau layanan yang diberikan. Penanganan keluhan merupakan peluang yang sangat berharga bagi organisasi untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan dalam rangka menciptakan kepuasan penerima layanan sehingga organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya Mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan complainer, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam menangani keluhan yang terjadi Untuk memberikan pengetahuan kepada para pelayan publik tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan complainer, sehingga keluhan dapat ditangani dengan baik

Read More

31

Dec'19

Pencacahan terhadap Etil Alkohol

oleh Leonarda Sambas K. – Balai Diklat Keuangan Cimahi

Read More

31

Dec'19

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   dapat   dilakukan:   atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan . Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap, Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif, Pengusaha  Kena Pajak  yang tidak  diketahui  keberadaan dan/atau kegiatan usahanya …

Read More

31

Dec'19

Pemberian NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

  Menerbitkan NPWP Secara Jabatan Apabila WP Tidak Melaksanakan Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak Secara Jabatan Ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Apabila badan , pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat (subjektif dan objektif) dapat dilakukan penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan dimulai sejak saat WP memenhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam penerbitan NPWP dan/atau PKP …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Melaporkan Usaha atau Pengukuhan PKP

  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib   Pajak   sebagai   Pengusaha   wajib   melaporkan   usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atau   dapat   dilakukan   secara   elektronik   dengan mengisi   Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id …

Read More