Setup Menus in Admin Panel

All posts by Balai Diklat Cimahi

31

Dec'19

Berkomunikasi dengan “Complainer”

  Keluhan dari penerima layanan merupakan satu hal yang sangat penting, karena dengan adanya keluhan tersebut akan memungkinkan organisasi untuk dapat mengidentifikasi kegagalan produk atau layanan yang diberikan. Penanganan keluhan merupakan peluang yang sangat berharga bagi organisasi untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan dalam rangka menciptakan kepuasan penerima layanan sehingga organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya Mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan complainer, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam menangani keluhan yang terjadi Untuk memberikan pengetahuan kepada para pelayan publik tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan complainer, sehingga keluhan dapat ditangani dengan baik

Read More

31

Dec'19

Pencacahan terhadap Etil Alkohol

oleh Leonarda Sambas K. – Balai Diklat Keuangan Cimahi

Read More

31

Dec'19

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP

  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   dapat   dilakukan:   atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan . Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap, Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif, Pengusaha  Kena Pajak  yang tidak  diketahui  keberadaan dan/atau kegiatan usahanya …

Read More

31

Dec'19

Pemberian NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan

  Menerbitkan NPWP Secara Jabatan Apabila WP Tidak Melaksanakan Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP oleh Direktur Jenderal Pajak Secara Jabatan Ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. Apabila badan , pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat (subjektif dan objektif) dapat dilakukan penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara Jabatan dimulai sejak saat WP memenhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dalam penerbitan NPWP dan/atau PKP …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Melaporkan Usaha atau Pengukuhan PKP

  Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib   Pajak   sebagai   Pengusaha   wajib   melaporkan   usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atau   dapat   dilakukan   secara   elektronik   dengan mengisi   Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id …

Read More

31

Dec'19

Kewajiban Mendaftarkan Diri Atau Mendapatkan NPWP

  Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima, atau memperoleh penghasilan, atau diwajibkan melakukan pemotongan ataupun pemungutan. Kewajiban melaporkan  diri berlaku juga terhadap wanita kawin  yang dikenai pajak secara terspisah/hidup tepisah, bredasarkan keptusan hakim atau dikehendaki secara tertulis. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin …

Read More

31

Dec'19

Meningkatkan Mutu Layanan

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan kepada publik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memahami fungsi, tugas pokok dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Pada bulan Oktober 2019, Direktorat P2 Humas DJP memperoleh IPRA Golden World Awards 2019 untuk kategori Public Sector. IPRA adalah International Public Relations Associations yang diserahkan oleh Pejabat Pajak Armenia. DJP diwakili oleh Ani Natalia Pinem menerima penghargaaan tersebut. DJP baru kali ini mengikuti lomba ini, dan langsung memperoleh penghargaan tersebut. Video …

Read More

31

Dec'19

Wujud Akuntabilitas Stakeholder

  Terdapat 4 tingkatan akuntabilitas dalam pemberian materi terkait Akuntabilitas. Akuntabilitas organisasi berada pada tingkat kedua dari puncak piramida.

Read More

30

Dec'19

30

Dec'19