Setup Menus in Admin Panel

All posts by bdkbalikpapan

14

Dec'18

Barang Pokok Dikecualikan dalam Pengenaan PPN? Apa saja?

Ada beberapa barang yang dikecualikan dalam pengenaan PPN, salah satunya Bahan Pokok, lalu apa sajakah bahan-bahan pokok itu? PMK berapakah yang mengaturnya? lets check it out guys with our narasumber, Irawan Purwo Aji

Read More

11

Dec'18

Barang Tergolong Sangat Mewah Wajib Dikenakan PPh Pasal 22? Barang Apasaja itu?

Berawal dari pentingnya peningkatan peran masyarakat atas pengumpulan dana pajak dari penghasilan yang digunakan untuk konsumsi barang mewah pemerintah c.q. Menteri Keuangan telah menetapkan Barang yang tergolong sangat mewah untuk dikenakan PPh Pasal 22. Kira-kira nih, ada gak ya barang tergolong sangat mewah yang rekan-rekan miliki? kalau admin sih punya, waktu bersama keluarga hal sangat mewah menurut admin hehe malahan ngga terbeli. Alhamdulillah bukan tergolong barang sangat mewah PPh Pasal 22. Check it out guys, Video dari Widyaiswara kami, Irawan Purwo Aji

Read More

11

Dec'18

Siapakah Para Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22?

Dalam perekonomian negara terjadi aktivitas ekonomi berupa penyerahan barang tertentu, kegiatan importasi barang, kegiatan usaha di bidang tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pihak-pihak yang terlibat pun bermacam-macam, maka dalam memudahkan administrasi perpajakan, pemerintah menetapkan para pemungut pajak penghasilan pasal 22 memiliki kewajiban memungut, salah satu nya adalah pemerintah itu sendiri. Di sini pemerintah bertindak sebagai pelaku ekonomi juga sebagai pemungut PPh Pasal 22. Lalu siapakah yang wajib memungut lainnya? Check it Out di video kami.

Read More

11

Dec'18

Hasil Evaluasi Pembelajaran Tata Naskah Dinas BDK Balikpapan dalam Highlights

Sebanyak 78% persen responden menyatakan bahwa Pelatihan Tata Naskah Dinas di BDK Balikpapan berkontribusi positif untuk menunjang pekerjaan mereka sehari-hari sebagaimana cita-cita BDK Balikpapan dalam mengambil peran sebagai Representasi Corporate University (CorpU) di Wilayah Kalimantan Utara, Timur dan Selatan. Berbekal PER-1/PP/2018 yang telah digodok oleh tim Quality Assurance dan merupakan karekteristik CorpU, kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik meski terdapat sedikit kendala. Kini saatnya BDK Balikpapan memaparkan Hasil dari Evaluasi Pascapembelajaran untuk Pelatihan Tata Naskah Dinas yang telah dilaksanakan. Bagaimanakah data asalnya? Bagaimanakah hasil sampingnya? Mari kita simak video karya Widyaiswara kami, Irawan Purwo Aji

Read More

10

Aug'18

Aspek Hukum Penggunaan Rumah Dinas

Seiring dengan makin kompleksnya dinamika organisasi, konsekuensi yang melekat berupa pindah tugas akan selalu ada. Kadangkala kebutuhan akan pulang kampung yang tinggi pada tidak diimbangi dengan harga transportasi yang terjangkau belum juga sewa atas tempat tinggal selama tugas di tempat baru yang makin mencekik. Pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan memberi opsi tempat tinggal berupa fasilitas Rumah Dinas bagi Pejabat/PNS ketika bertugas. Kemudian, bagaimanakah aspek hukum penggunaanya? Seperti apakah best practice nya? Apa tantangan dan kendala yang umumnya terjadi dan bagaimanakah menyikapinya? Mari kita simak video pengetahuan yang diampu Widyaiswara kami (BDK Balikpapan) Abu Samman Lubis. Selamat Menyaksikan, Semoga Bermanfaat  

Read More

03

Apr'18

Pemeriksaan Khusus Data Konkret, Alur dari SP2 sampai LHP

Pemeriksaan Khusus Data Konkret merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Account Representative (AR). Namun, dalam menyelesaikan pemeriksaan tersebut, AR terkadang masih belum memahami alur Pemeriksaan Khusus Data Konkret. Dalam video ini, Irawan Purwo Aji dari BDK Balikpapan akan menjelaskan alur Pemeriksaan Khusus Data Konkret mulai dari SP2 sampai dengan LHP.

Read More

01

Mar'18

Perlakuan Pajak atas Usaha Rumah Kost (Kupas Tuntas PP 46 tahun 2013 vs PP 34 tahun 2017)

Dewasa ini, usaha rumah kost makin menjamur seiring dengan kebutuhan akan tempat tinggal sementara di kala Bekerja ataupun Kuliah di tempat yang jauh dari rumah. Edukasi yang menciptakan kesamaan persepsi antara pengusaha rumah kos (wajib pajak) dengan fiskus kami pandang sebagai keharusan agar menciptakan fairness (keadilan) dalam perpajakan juga kepatuhan pajak. Berangkat dari hal ini, kami mempersembahkan tentang perlakuan pajak atas usaha rumah kost yang diampu oleh Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan, Bapak Irawan Purwo Aji. Selamat Menyimak.

Read More

08

Feb'18

Tutorial Pengisian Evaluasi Diklat Melalui Aplikasi EvaBPPK

Untuk Mendukung Kebijakan Paperless di lingkungan BPPK, mulai tahun 2018 Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar dimigrasikan secara bertahap menggunakan aplikasi berbasis android bernama EvaBPPK dengan obyek Pelatihan Dasar CPNS sebagai Pilot Policy. Kami berharap tidak hanya untuk Pelatihan Dasar melainkan juga diklat-diklat lainnya di masa yang akan datang. Dan dalam video ini kami bermaksud membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi EvaBPPK dengan mempersembahkan Tutorial Sederhana Pengisian Aplikasi, semoga dapat bermanfaat. #belajartanpabatas

Read More

30

Dec'17

Pembayaran Perjalanan Dinas

Setelah menerima DIPA, satker secara resmi telah berhak mengajukan tagihan kepada negara untuk membiayai kegiatan satker bersangkutan. Pada prinsipnya tagihan tersebut dilakukan secara langsung dari rekening BUN kepada pihak yang berhak. Dalam pelaksanaan operasionalnya suatu entitas terkadang memerlukan dana yang tidak dapat dilakukan pembayarannya secara langsung sehingga diperlukan adanya uang muka kerja kepada satker. Salah satu tugas bendahara adalah mengelola uang muka kerja ini yang disebut sebagai Uang Persediaan (UP). Video berikut adalah pembahasan mengenai pembayaran perjalanan dinas oleh widyaiswara BDK Balikpapan. Pembhasan mengenai k omponen apa saja yang dibayarkan untuk perjalanan dinas dan penatausahaan dokumen perjalanan dinas jabatan.

Read More

30

Dec'17

Mengenal Dokumen Penganggaran

Setelah UU APBN ditetapkan tidak otomatis kementerian negara/lembaga dapat pembayaran untuk kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Ada tahapan yang penting sebelum kementerian negara/lembaga dapat melakukan penagihan ke KPPN yaitu proses penyusunan DIPA sesuai pembahasan dengan komisi terkait di DPR. Karena pentingnya dokumen berupa DIPA ini maka Widyaiswara BDK Balikpapan akan membahas dalam video berikut ini.

Read More
Skip to toolbar