Setup Menus in Admin Panel

All posts by Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

04

Aug'20

Perbedaan Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran KL

  Pada video ini, Bapak Achmad Zunaidi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman terkait Perbedaan Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran KL. Ada tiga fokus bahasan, yang pertama konsep BA BUN dan kedudukan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Kedua pencataatn transaksi BA BUN dalam postur APBN. Ketiga struktur pengelolaan BA BUN.

Read More

23

Jul'20

Evaluasi Kinerja Anggaran Bidang Pendidikan

Capaian kinerja anggaran bidang pendidikan perlu terus dievaluasi sebagai salah satu instrumen penting dalam penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi. Pada video kali ini, Bapak Parluhutan Hutahaean (Widyaiswara Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelaskan terkait dengan Evaluasi Kinerja Anggaran Bidang Pendidikan.

Read More

23

Jul'20

Mengenal Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait Uang Persediaan : Kuitansi

Pada video ini, Bapak Setyawan Dwi Antoro (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelasakan terkait dokumen pelaksanaan anggaran terkait Uang Persediaan, yaitu Kuitansi. Salah satu mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN adalah melalui Uang Persediaan (UP). UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Kuitansi merupakan dokumen bukti penerimaan uang oleh pihak yang menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.

Read More

23

Jul'20

Mengenal Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait Uang Persediaan: Surat Perintah Bayar (SPBy)

Pada video ini, Bapak Setyawan Dwi Antoro (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelasakan terkait dokumen pelaksanaan anggaran terkait Uang Persediaan, yaitu Surat Perintah Bayar (SPBy). Salah satu mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN adalah melalui Uang Persediaan (UP). UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pembayaran tagihan dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran didasarkan pada dokumen Surat Perintah bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Read More

19

Jul'20

Kewajaran Harga Pada Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi Covid-19

Pada saat ini negara kita menghadapi permasalahan wabah virus covid 19. Bagi para pengelola pengadaan, wabah ini membawa pada satu kondisi delimatis, di satu sisi proses pengadaan barang/jasa harus tetap dilakukan, di sisi lain kita menghadapi kondisi harga yang fluktuatif dan cenderung sangat mahal. Menghadapi kondisi seperti ini, sebagai PPK apa yang harus dilakukan agar tetap mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, namun tetap prinsip pengadaan dijalankan. Pada video ini, Bapak Dwi Ari Wibawa (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelaskan Kewajaran Harga Pada Pengadaan Barang/Jasa di Masa Pandemi Covid-19

Read More

19

Jul'20

Strategi dan Arah Kebijakan PBJ dan Akuntansi Satker BLU

Satuan kerja K/L tunduk pada Peraturan Presiden tentang PBJ dan mengikuti SAP. Di sisi lain, BUMN boleh tidak tunduk pada kedua hal tersebut. Fleksibilitas yang ada pada satker BLU ada di dua kutub antara satker dan BUMN. Oleh karenanya BLU perlu memahami batas-batas fleksibilitas di kedua wilayah Pada video ini, Bapak Rudy Widodo (Widyaiswara Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan satuan kerja BLU yaitu Strategi dan arah kebijakan PBJ dan Akuntansi Satker BLU

Read More

19

Jul'20

Bagaimana Cara Melaksanakan Kegiatan dengan Fullboard

Pada video ini, Bapak Heryanto Sijabat  (Widyaiswa Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman kepada para PPK dan Staf PPK untuk mengadakan kegiatan dengan fullboard dapat dilakukan dengan cara swakelola atau Event Organizer. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan dengan Fullboard? Video ini akan menjelaskan cara melaksanakan kegiatan dengan Fullboard dan pertangungjawabannya.

Read More

02

Jul'20

Esensi Asumsi Ekonomi Makro dalam Penyusunan APBN: Suku Bunga SPN, Harga Minyak, Lifting Minyak dan Gas

  Pada ErBeKa Episode 16 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama Kemenkeu, akan membedah topik yang berkaitan transmisi asumsi ekonomi makro dalam proses  penyusunan APBN. Transmisi antara perubahan kondisi  perekonomian dengan APBN sebagai instrument utama kebijkan fiskal, vice versa, yang akhir-akhir ini seringkali menjadi debat publik.  Harus disadari bahwa    dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka saat ini, perubahan  perekonomian  dunia akan dengan mudah mempengaruhi perkembangan  perekonomian nasional, yang pada gilirannya  dapat berdampak pada  kinerja beberapa komponen APBN,  baik komponen pendapatan, pengeluaran, maupun pembiayaan (financing). Kondisi ini yang melatarbelakangi kenapa dalam penyusunan APBN, Kementerian Keuangan selalu menggunakan asumsi dasar ekonomi …

Read More

02

Jul'20

Esensi Asumsi Ekonomi Makro dalam Penyusunan APBN: Kurs Rupiah

  Pada ErBeKa Episode 15 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, akan membedah topik yang berkaitan transmisi asumsi ekonomi makro dalam proses  penyusunan APBN. Transmisi antara perubahan kondisi  perekonomian dengan APBN sebagai instrument utama kebijkan fiskal, vice versa, yang akhir-akhir ini seringkali menjadi debat publik.  Harus disadari bahwa    dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka saat ini, perubahan  perekonomian  dunia akan dengan mudah mempengaruhi perkembangan  perekonomian nasional, yang pada gilirannya  dapat berdampak pada  kinerja beberapa komponen APBN,  baik komponen pendapatan, pengeluaran, maupun pembiayaan (financing). Kondisi ini yang melatarbelakangi kenapa dalam penyusunan APBN, Kementerian Keuangan selalu menggunakan …

Read More

02

Jul'20

Esensi Asumsi Ekonomi Makro dalam Penyusunan APBN: Inflasi

  Pada ErBeKa Episode 14 kali ini, Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, akan membedah topik yang berkaitan transmisi asumsi ekonomi makro dalam proses  penyusunan APBN. Transmisi antara perubahan kondisi  perekonomian dengan APBN sebagai instrument utama kebijkan fiskal, vice versa, yang akhir-akhir ini seringkali menjadi debat publik.  Harus disadari bahwa dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka saat ini, perubahan  perekonomian  dunia akan dengan mudah mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional, yang pada gilirannya  dapat berdampak pada  kinerja beberapa komponen APBN,  baik komponen pendapatan, pengeluaran, maupun pembiayaan (financing). Kondisi ini yang melatarbelakangi kenapa dalam penyusunan APBN, Kementerian Keuangan selalu menggunakan …

Read More
Skip to toolbar