Setup Menus in Admin Panel

All posts by Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

18

Dec'20

Penyusunan Sasaran Kinerja (Outcome) Tingkat Eselon I (Penanggung Jawab Program)

Pada video ini, Ibu Sumadiyah Triwidiyantini Olfah (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan Penyusunan Sasaran Kinerja (Outcome) Tingkat Eselon I (Penanggung Jawab Program). Sasaran Kinerja (outcome) Tingkat Eselon I (Penanggung Jawab Program) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Startegis tingkat Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.

Read More

18

Dec'20

Mengenal Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait Uang Persediaan : Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP)

Salah satu mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN adalah melalui Uang Persediaan (UP). UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP bersifat revolving. Untuk melakukan penggantian UP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Pada video ini, Bapak Setyawan Dwi Antoro (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelasakan terkait SPP tersebut.  

Read More

18

Dec'20

Mengenal Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait Uang Persediaan : Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

Salah satu mekanisme pembayaran tagihan atas beban APBN adalah melalui Uang Persediaan (UP). UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. UP bersifat revolving. Jika telah digunakan untuk membayar belanja minimal 50% dari jumlah UP, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan penggantian kembali dengan diawali membuat dokumen Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). Pada video ini, Bapak Setyawan Dwi Antoro (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan menjelasakan terkait DRPP tersebut.

Read More

18

Dec'20

Perubahan Besaran dan Proporsi Uang Persediaan

Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Uang Persediaan (UP) kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker selama satu bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. Dalam pelaksanaannya kebutuhan terhadap uang persediaan bisa berubah. Pengajuan penggantian uang persediaan bisa lebih dari satu kali dalam satu bulannya. Pada video ini, Bapak Ali Said (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) membahas tentang Perubahan Besaran dan Proporsi Uang Persediaan.

Read More

17

Dec'20

Jenis-Jenis e-katalog

Pada video ini, Bapak Hasan Ashari (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan jenis-jenis e-katalog. Transparansi adalah prinsip pengadaan barang/jasa. Implementasi transparansi adalah dengan dikembangkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Dalam kebijakan pengadaan barang/jasa dikembangkan penggunaan marketplace. e-katalog dibangun dalam rangka mengembangkan e-marketplace untuk memberi kesempatan seluas-luasnya pada penyedia barang/jasa ikut serta pada proses pengadaan barang/jasa yang transparan. Jenis e-katalog terdiri dari 3 yaitu, e-katalog nasional, e-katalog sectoral dan e-katalog local.

Read More

17

Dec'20

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pada video ini, Bapak Haris Premadi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memaparkan jenis-jenis dokumen pelaksanaan anggaran yang diperlukan agar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Read More

16

Dec'20

Evaluasi Penawaran Tender Jasa Lainnya dengan Menggunakan Metode Sistem Nilai

Salah satu jenis metode evaluasi penawaran tender pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode sistem nilai. Pada video ini, Bapak Riyanto (Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)  akan menjelaskan bagaimana pokja UKPBJ/pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender jasa lainnya dengan menggunakan metode sistem nilai.

Read More

16

Dec'20

Penerapan Pengelolaan Kas Pada Satker BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Bagian 1

Satuan kerja BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) adalah salah Satker BLU dibawah Kementerian Setneg. BLU yang mengelola Kawasan ex Bandara Kemayoran. BLU ini memiliki arus kas masuk yang berasal dari hak atas layanan diberikan dan memiliki arus kas keluar karena kewajiban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Praktik dalam mengelola kas menjadi kritikal ketika kawasan yang menjadi sumber kas masuk sudah termanfaatkan hampir 100%. Pada video ini, Bapak Rudy Widodo (Widyaiswara Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) menjelaskan terkait dengan Penerapan Pengelolaan Kas Pada Satker BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Bagian 1

Read More

15

Dec'20

Contoh Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang

Salah satu tahap dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah pemeriksaan hasil pekerjaan berupa barang/jasa. Proses pemeriksaan tersebut harus didokumentasikan dalam formulir yang disebut Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan. Pada video ini, Bapak Widhayat Rudhi Windarta (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) akan memberikan pemahaman terkait format dokumen dan cara pengisian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan.

Read More

03

Dec'20

Arti Pentingnya Indikator Kinerja pada Penganggaran Pemerintah

Pada video ini, Bapak Soderi (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan pemahaman tentang arti penting indikator kinerja pada penganggaran pemerintah. Indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam penganggaran berbasis kinerja. Untuk menetukan rencana anggaran, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan indikator kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka satuan kerja dapat menetukan tahapan dan besaran anggarannya untuk mencapai kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja.

Read More